Penyelenggaraan pemerintahan
Administrasi desa, pencatatan, penyusunan keputusan, koordinasi, dan pelaporan.
Pemerintahan
Tata kelola Desa Percut
Informasi kepemimpinan, fungsi pemerintahan, alur pelayanan, prinsip transparansi, dan pembagian peran dalam penyelenggaraan desa.
Pemerintahan Desa Percut
Pemerintah Desa PercutPelayanan wargaAdministrasi, musyawarah, pembangunan, dan pemberdayaan
Kepemimpinan
Pelayanan berbasis tanggung jawab publik.
Asyhari Syah, S.Ag. tercantum sebagai Kepala Desa Percut pada direktori Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
Nama jabatan ditampilkan bersama sumber resmi agar pembaruan dapat dilakukan secara tertib ketika terjadi perubahan pemerintahan.
Peran pemerintahan desa
Fungsi utama dalam pelayanan masyarakat.
Pemerintah desa menjalankan kewenangan sesuai peraturan, kebutuhan warga, dan koordinasi dengan kecamatan serta perangkat daerah.
Pelayanan administrasi
Verifikasi dokumen, surat pengantar, keterangan, dan fasilitasi urusan kependudukan.
Pemberdayaan masyarakat
Musyawarah, kelembagaan warga, gotong royong, kelompok usaha, dan partisipasi.
Perencanaan pembangunan
Pendataan kebutuhan, penyusunan prioritas, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Struktur peran
Siapa menangani apa?
Nama perangkat dapat berubah; fungsi jabatan berikut membantu warga memahami jalur pelayanan.
Kepala Desa
Memimpin pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan warga.
Sekretariat Desa
Mendukung administrasi umum, keuangan, perencanaan, arsip, dan koordinasi internal.
Kepala Urusan dan Kepala Seksi
Menangani tata pemerintahan, pelayanan, kesejahteraan, keuangan, dan perencanaan.
Kepala Dusun
Mendukung pendataan, komunikasi kebutuhan warga, dan koordinasi pelayanan wilayah.
Alur layanan
Dari kebutuhan warga menuju dokumen terverifikasi.
Siapkan dokumen
Periksa KTP, KK, pengantar, dan bukti pendukung sesuai jenis layanan.
Ajukan dan jelaskan
Sampaikan tujuan, data diri, alamat, dan kebutuhan secara lengkap.
Verifikasi petugas
Petugas menilai kelengkapan dan dapat meminta dokumen tambahan.
Tindak lanjut
Dokumen diproses, diarahkan ke instansi lain, atau dijadwalkan untuk pengambilan.
Prinsip tata kelola
Lima komitmen pelayanan publik.
Persyaratan, sumber data, dan batas kewenangan dijelaskan.
Proses dapat ditelusuri dan dikonfirmasi kepada petugas.
Informasi disusun agar mudah digunakan beragam kelompok warga.
Data pribadi diminta seperlunya dan tidak dikirim oleh formulir lokal.
Aspirasi dan musyawarah menjadi bagian penyusunan prioritas desa.